Berita Terbaru

Perlu Ada Perda Biaya Pologoro Di Kabupaten Tegal



02 September 2012 / 17:05

Koranlokal.com, ( Slawi )- Pemerintah kabupaten Tegal perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendapatan desa yang diajukan eksekutif, terutama mengatur bahwa pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan pada bidang-bidang yang sudah dipungut oleh pemerintah kabupaten. Salah satu pungutan yang bakal diharamkan tersebut adalah pologoro.

Hal itu dikatakan pakar hukum Agus Miftah,SH kepada koranlokal.com belumlama ini. Menurutnya, pologoro adalah pungutan oleh desa atas transaksi jual beli tanah. Namun dasar hukum pungutan pologoro tersebut, hingga kini juga tidak jelas karena masing -masing desa berbeda. Ia menjelaskan terkadang biaya pologoro juga memberatkan masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanahnya.

“ Di kabupaten Tegal untuk biaya pologoro saat ini masih berbeda disetiap desanya, untuk biaya pologoro masih mendasari peraturan desa,” ujarnya.

Menurutnya peraturan pusat adalah PP Nomor 72 pasal 70 tahun 2005 tentang pendapatan desa. Di dalam peraturan itu disebutkan, pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, tidak boleh dipungut lagi oleh pemerintah desa.

Salah seorang kelapa desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bilamana ada wacana untuk peraturan biaya pologoro akan mengancam Pendapatan Asli Desa ( PADes). Ia berharap, apabila pologoro di atur nantinya, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan pemerintah desa, dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan.

”Silakan kalau berdalih meneruskan peraturan pemerintah pusat. Tetapi usulan undang-undang desa juga mesti diperhatikan. ADD (alokasi dana desa) perlu ditingkatkan, namun sejatinya saya tidak sependapat bila ada Perda pologoro di kabupaten Tegal. Sebab selama ini pologoro menjadi salah satu pemasukan bagi desa,” jelasnya.(Mak_KL/R1)

 

   

 
Copyright © 2009 www.koranlokal.com
Jl. Mayjend Sutoyo No. 35 Tegal
Komplek Pasific Mall Lt. 1